Siaran Live di Media Sosial Akan Dilarang Jika Gugatan RCTI Menang

Teknologi Media – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, jika permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, masyarakat tidak lagi leluasa menggunakan fitur siaran di platform media sosial (medsos) karena terbatasi hanya lembaga penyiaran berlisensi.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli menjelaskan bahwa perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan konten audio visual lainnya di media sosial diharuskan untuk menjadi lembaga penyiaran yang berizin.

Artinya kami harus menutup layanan mereka jika mereka tidak mengajukan izin, katanya dilansir dari Antara, Kamis (27/8).

Apabila kegiatan di media sosial juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka dikatakan individu, badan usaha, atau badan hukum akan dipaksa untuk memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.

Selanjutnya, orang atau badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan perizinan penyiaran menjadi penyiar ilegal dan harus ditertibkan oleh penegak hukum karena menyiarkan tanpa izin merupakan tindak pidana.

Belum lagi konten kreator yang menyiarkan melintasi batas negara sehingga tidak mungkin menjangkau mereka berdasarkan hukum Indonesia.

Ramli mengakui bahwa kemajuan teknologi yang begitu pesat dapat menyebabkan munculnya konvergensi antara telekomunikasi dan media penyiaran, namun usulan agar penyiaran yang menggunakan internet, termasuk fitur dalam media sosial akan mengubah struktur industri penyiaran dan sepenuhnya mengubah UU Penyiaran.

Solusi yang dibutuhkan, menurut dia, adalah penyusunan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan penyiaran melalui internet.

Sekadar informasi, RCTI dan iNews TV yang mengajukan uji materi UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan bahwa regulasi penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dianggap ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pemohon meminta agar penyelenggara jasa penyiaran melalui internet diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.