Kominfo Dan Kemenperin Akan Segera Blokir Ponsel Ilegal Via IMEI

Teknologi – Pemerintah melalui Kominfo bersama Kemenperin,Kemenkeu dan Kemendag telah memilih skema pemblokiran smartphone ilegal alias black market skema yang di pilih adalah Whitelist.

Kominfo Dan Kemenperin Akan Segera Blokir Ponsel Ilegal Via IMEI

Pemerintah melalui kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bersama Kementrian Perindustrian (KEMENPERIN) dan Kementrian Perdagangan (KEMENDAG) telah menandatangani aturan validasi IMEI untuk selanjutnya aturan ini akan efektif mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020.

Terkait dengan hal itu Kominfo bersama Kemenperin,Kemendag dan Kemenkeu telah melakukan pertemuan untuk memutuskan skema pemblokiran smartphone ilegal alias Black market dengan IMEI skema yang di pilih adalah Whitelist.

Seperti dijelaskan oleh Dirjen Standardisasi perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail bahwa ada AsosiasiPenyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) lebih memilih Whitelist untuk mencegah masyrakat membeli ponsel pintar ilegal.

Kami bersama ATSI telah memutuskan skema Whitelist ketimbang Blacklist alasanya skema yang di pilih lebih efektif mencegah masyarakat juga tidak terlanjur beli baru diblokir.

Seperti yang sudah disinggung aturan pemblokiran smartphone ilegal melalui IMEI akan berlaku mulai pada tanggal 18 April 2020 nantinya masyarakat bisa memeriksa legalitas IMEI smartphone yang di beli melalu IMEI.kemenperin.go.id.

Namun masyarakat tidak perlu risau dengan perangkat ilegal yang dimiliki sebelum tanggal tersebut dikatakan perangkat terdampak dengan aturan ini bagi kalian yang membelli perangkat tersebut belum terdampak dengan aturan ini bagi kalian yang membeli smartphone di luar negeri harus mendafkan legalitas IMEI dari perangkat tersebut melalui aplikasi khusus yang di kembangkan oleh Kominfo.

Saat ini kami sedang mengembangkan aplikasi yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk mendaftar legalitas IMEI dari smartphone yang dibeli dari luar negri Aplikasi ini baru akan di luncurkan menjelang diberlakukan validasi IMEI pada tanggal 18 April 2020 nanti.

Satu hal yang harus benar-benar diperhatikan bagi masyarakat yang membeli smartphone di luar negeri dan tidak mendaftar kan IMEI nya perangkat tersebut akan dianggap ilegal artinyasmartphone tersebuttidak akan bisa mendapatkan layanan telekomunikasi apapun.

Selain smartphone tersebut harus didaftarkan legalitasnya smartphone yang dibeli dari luar negri haarga lebih dari US$ 500 (Ro 7 juutaan) juga akan di kenai pajak impor tidak hanya itu jumlah pembeliannya pun dibatasi yakni hanya dua perangkat untuk satu orang.